Romie Ziatul Fadlan

Bekerja untuk dunia, Beramal demi akhirat

Dilema Demokrasi Kita

Demokrasi_ilustrasi_2

Hari-hari belakangan ini kita banyak menyaksikan melalui media cetak dan elektronik mengenai tewasnya pemimpin Libya, Muammar Khadafi. Kematian pemimpin negara di utara pulau afrika itu menjadi sangat dramatis mengingat kekuasaan sang kolonel –julukan bagi Khadafi- mampu bertahan selama 43 tahun, sejak mulai memimpin akibat kudeta militer pada tahun 1969. Selama kepemimpinannya yang panjang itu, rakyat Libya hidup dalam keterbatasan untuk mengakses hak-hak sipil, terutama kebebasan untuk menyatakan sikap berbeda terhadap Pemerintah –proses demokrasi terhambat-, dominasi ekonomi yang sentralistik sehingga menimbulkan berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan berbagai tindakan represif pemerintah terhadap kelompok-kelompok kontra pemerintah.

Hal ini sebenarnya tidak berbeda dengan yang di alami Indonesia ketika masa pemerintahan Soeharto. Meskipun pada awal kepemimpinannya pak Harto tampak relatif sukses untuk menciptakan kesan yang baik dimata rakyat, sebagai harapan baru bagi kepemimpinan nasional pasca Bung Karno, namun pada akhirnya –mungkin ini konsekwensi dari kekuasaan yang terlalu lama, 32 tahun- kebijakan-kebijakan serupa rezim Khadafi juga terjadi di Indonesia. Pembatasan terhadap kebebasan sipil, pemasungan terhadap kebebasan berpendapat di depan publik yang merupakan substansi dari proses demokrasi, sentralisasi ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan yang timpang antara penguasa dan pengusaha besar vis-a-vis rakyat kecil, hegemoni kehidupan politik dan kekuasaan melalui dwifungsi ABRI, tindakan represif pihak keamanan negara –polisi dan tentara yang tergabung dalam ABRI- terhadap kelompok-kelompok yang kontra pemerintah, dan kebijakan-kebijakan lainnya, menjadi ciri utama dari kepemimpinan Soeharto.

Keadaan sebuah bangsa seperti yang dipaparkan diatas, alih-alih hendak memberikan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara serta menggelar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, justru menciptakan keadaan yang sebaliknya, ketertindasan secara politik, ekonomi dan budaya. Jika kita telusuri secara baik, sebenarnya kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa ditandai dengan visi mulia untuk menggelar keadilan dan kesejahteraan –seperti telah disinggung sebelumnya- bagi seluruh elemen masyarakat sebagaimana direfleksikan secara jelas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pengalaman akan keterjajahan secara fisik yang akhirnya mengakibatkan keterbelakangan dalam berbagai dimensi –sosial, budaya, ekonomi, dll-  memberikan dasar yang kuat bagi kebangsaan kita untuk juga memperjuangkan manusia yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu sesungguhnya, kemerdekaan itu selayaknya di artikan sebagai starting point untuk memberdayakan seluruh elemen potesial bangsa –rakyat indonesia dan kekeyaan alamnya- dalam upaya untuk menuju visi kebangsaan kita.

Pemberdayaan: Mewujudkan Visi Kebangsaan

Upaya pemberdayaan ini membawa Kita kembali pada visi kebangsaan itu sendiri. Pemberdayan –yang merupakan instrumen demokrasi- ini juga menuntut kreativitas untuk memerangi kemiskinan, melawan korupsi, membangun ekonomi masyarakat, mengembangkan pranata demokrasi yang akuntabel, memperjuangkan kerukunan bangsa, dan juga memunculkan upaya kreatif bangsa dalam pergaulan internasional. Pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, karena kekuasaan merupakan sarana dalam mewujudkan upaya pemberdayaan rakyat.

Dalam konteks Indonesia kekinian pasca runtuhnya rezim Soeharto di tahun 1998, ketika keran kebebasan sipil mulai dibuka, demokratisasi meluas, otonomi daerah dimungkinkan dan regulasi perundang-undangan yang mendukung semua itu, pemberdayaan diartikan sebagai partisipasi aktif dari masyarakat sipil (civil society) untuk ikut dalam proses pengawasan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pusat maupun daerah. Organisasi masyarakat sipil –biasa disebut ormas, LSM, dll-  merupakan representasi dari kepanjangan tangan keterlibatan aktif civil society dalam proses pembangunan daerah dan negara. Di era reformasi hingga sekarang, sangat banyak bermunculan organisasi masyarakat sipil, baik di tingkat nasional hingga daerah, berupa ormas-ormas kemasyarakatan, paguyuban etnik, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan partai-partai nonpolitik yang bergerak untuk mengadvokasi permasalahan-permasalah tertentu dalam proses pembangunan. Dan, setiap organisasi masyarakat sipil tersebut menjadi representasi dari kelompok masyarakat sipil yang diwakilinya.

Perselingkuhan Elit Massa dan Elit Penguasa

Tapi permasalahannya, tidak semua organisasi masyarakat sipil tersebut benar-benar menjadi representasi bagi kelompok rakyat (civil society) yang diwakilinya. Yang justru terjadi adalah klaim atas nama mewakili rakyat, persaingan antar elit massa pun tak terhindarkan. Banyak contoh persinggungan antar elit massa organisasi masyarakat sipil yang terjadi, di tingkat lokal daerah misalnya kasus pendirian organisasi Lagaligo di Balikpapan-Kaltim, beberapa bulan yang lalu. Atau di tingkat nasional seperti dualisme partai, ormas , dan lain-lainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, diantara organisasi masyarakat sipil –dikarenakan klaim yang besar tentang perannya mewakili kelompok masyarakat- dan pemerintah, terjadi interaksi-interaksi kepentingan (poliarkhi politik) antara elit organisasi dan elit penguasa di strukrur pemerintahan. Pada keadaan seperti ini praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang dari peraturan –berupa korupsi, kolusi dan nepotisme- tak dapat dihindarkan. Memang di satu sisi –sebagaimana disebutkan diatas-, hal ini merupakan implikasi dari terbukanya keran kebebasan sipil, namun disisi yang lain, tidak seluruh elemen masyarakat sipil yang siap untuk terlibat aktif dalam fungsi pengawasan pemerintahan. Sehingga segelintir orang –elit organisasi massa dan elit penguasa- memanfaatkan keadaan ini, dengan melakukan transaksi politik, uang dan kekuasaan dengan elit penguasa demi kepentingan individualnya yang sesaat. Tidak terhitung lagi berapa banyak elit ormas dan LSM yang masuk bui akibat perselingkuhannya dengan penguasa, korupsi, kolusi dan nepotisme menggurita. Sebut saja di tingkat lokal daerah seperti kasus penyalahgunaan dana bansos oleh anggota DPRD di pemkab kutai kartanegara dan pula di tingkat provinsi Kalimantan Timur.

Hal demikian terjadi bukanlah tanpa sebab, namun beriringan dengan sebab yang mengikutinya. Yaitu kurangnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sipil, sehingga menimbulkan celah bagi masuknya perselingkuhan antar elit, yang selanjutnya mengantarkan pada praktek poliarki dalam penyelenggaraan pemerintahan –sebagaimana diatas telah disinggung. Kurangnya peran civil society –dalam artian keseluruhan, tidak saja civil society yang direpresentasikan oleh ormas dan LSM-, hemat penulis dapat disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya yang dapat disebutkan adalah karena; kurangnya kesadaran peran dari seluruh elemen masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya adalah terbatasnya aksesibilitas informasi mengenai proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Kedua hal yang disebut sebelumnya, sejatinya merupakan konsekwensi dari belum terdidiknya masyarakat sipil secara politik, sehingga belum menyadari penuh peran dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang kelanjutannya adalah ketiadaan usaha untuk mengakses informasi tentang penyelenggaan pemerintahan dimaksud.

Dilema Demokrasi, bagaimana selanjutnya?

            Paparan diatas semakin menunjukkan dilema dalam penyelenggaraan demokrasi kita, terutama jika dikaitkan dengan perluasan pembukaan keran kebebasan sipil (freedom of civil society to express) dan keterlibatannya secara aktif dalam demokrasi (active participation). Di satu pihak, ketika demokrasi mulai tumbuh subur yang ditandai dengan bergulinya era reformasi di negeri ini -yang harus di isi dengan keaktifan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan bangsa dan daerah melalui fungsi pengawasannya-, di pihak lain kita berhadapan dengan dilema kurangnya kesadaran peran dari segenap elemen masyakat sipil untuk berpartisipasi. Hal ini kemudian memberikan konsekwensi bagi terjadinya perselingkuhan politik antara elit masa yang mengatasnamakan masyarakat sipil dengan elit penguasa yang meneyelenggrakan pembangunan. Keberlanjutan keadaan seperti ini tidak saja menghambat proses demokrasi, namun juga akan menghalangi jalan bagi tergelarnya keadilan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi visi kebangsaan kita.

Memang sulit untuk mengatasi dilema dimaksud, tetapi untuk melakukan perbaikan dalam konteks ini, kita harus memiliki elemen civil society yang memiliki self-awareness dan penyelenggara pemerintahan yang kredibel agar proses konsolidasi demokrasi yang panjang ini benar-benar menuju pada ending yang diharapkan. Yaitu, visi kebangsaan kita bagi tergelarnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Semoga.

 (Tulisan saya ini dimuat dalam Koran-Kaltim edisi 5 oktober 2011)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 1 April 2012 by in Politik, Sosial, Tulisanku.

My Instagram

three of us... there always been a hope at the end of the aisle....

Romie Ziatul Fadlan

Bekerja untuk dunia, Beramal demi akhirat

My Tweet @romie_zf

Mutiara Islam

Sesungguhnya Allah S.w.t mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam sebuah barisan (yang teratur), bagai sebuah bangunan yang kokoh. (Q.S. As-Shaff : 04)

Mutiara Kata

Kebaikan yang tersusun secara teratur dan sistematis akan mampu mengalahkan kejahatan sebesar apapun meskipun di atur secara sistematis pula (Imam Ali bin Abi Thalib R.A)
%d blogger menyukai ini: